Home

Uu no. 20 tahun 2021 tentang merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 - Pusat Data HukumOnline

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Ditetapkan 25 November 2016 Berlaku 25 November 2016 Status Hanya untuk Pelanggan Status Dasar Hukum Hanya untuk Pelanggan Bahasa : Indonesi Pengertian Merek Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada saat dibuat blog ini pertama-tama kami mengucapkan bela sungkawa kepada atas wafatnya AM Fatwa semoga arwah beliau diterima disisinya Created Date: 12/20/2016 4:56:59 P dgip.go.i

Pengertian Merek Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016

  1. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Penjelasan atas UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. PERATURAN PEMERINTAH (PP) BIDANG MEREK. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NOMOR 22 TAHUN 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional
  2. Penjelasan uu no 20 tahun 2016 tentang merek. UU Merek merupakan sesuatu yang amat krusial bagi keberlangsungan subyek dan obyek merek. Oleh karena itu harus selalu dilakukan evaluasi terhadap dasar hukum yang berlaku. Evaluasi tersebut menghasilkan UU Merek 2016 yang dilatarbelakangi pertimbangan berikut: 1
  3. No.252, 2016 HUKUM. Merek. Indikasi Geografis. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  4. 2016. Undang-undang (UU) NO. 20, LN.2016/NO.252, TLN NO.5953, LL SETNEG : 51 HLM perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geogralis yang lebih memadai,bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis.
  5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikas
  6. No: UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek: UU Merek dan Indikasi Geografis: 1: Hanya berhubungan dengan merek konvensional: Undang-undang terbaru memperluas merek yang akan didaftarkan. Di antaranya penambahan merek 3 dimensi, merek suara, dan merek hologram. 2: Proses pendaftaran relatif lebih lama
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2o tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diundangkan pada tanggal 25 November 2016 dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi dunia Industri, Perdagangan dan Investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Di Indonesia sendiri penghapusan Merek terdaftar yang berlaku diatur dalam Bab XII mengenai Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek dari Pasal 72 sampai Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) No. UU No. 15 Tahun 2001: UU No. 20 Tahun 2016: 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.: Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Analisis Putusan No. 658 K/ PDT. SUS/ 2012. Sholawat serta salam tidak lupa tercurah oleh penulis kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliah, kepada zaman islamiyah pada saat ini.

Peraturan Perundang-undangan Terkait Merek - Direktorat

UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUM) yang telah disahkan pada 25 November 2016, telah diundangkan pada tanggal 25 November 2016, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 (LN), yang disalin sesuai dengan aslinya oleh Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, Asisten Deputi Bidang. UU no 20 tahun 2016 tentang Merek Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menambah ketentuan mengenai Permohonan Pendaftaran Merek Fiat Justisia Journal of Law ISSN 1978-518

No.5953 HUKUM. Merek. Indikasi Geografis. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252). PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS I. UMUM Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, bai Merek Yang Tidak Bisa Didaftar Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jumat, 28 Juli 2017. Author: Stefanus Kurniawan Dharmadji, SH Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebutUndang-undang Merek-lama, dengan satu Undang-undang tentang Merek yang baru. Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-undang ini dibandingkan dengan Undang-undang Merek-lama antara lain menyangkut proses penyelesaian Permohonan Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini. Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disin

Video: UU Merek Nomor 20 Tahun 2016 Yang Perlu dipahami Patend

Pengalihan hak merek sebagaimana yang diatur pada pasal 41 ayat (1) UU No 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yang menyatakan bahwa: Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan UU 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Latar Belakang. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah: bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek. Pada tanggal 25 November 2016, Pemerintah telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan IG Tahun 2016) yang menggantikan UU Merek Tahun 2001 yang telah 15 (lima belas) tahun berlaku Pelindungan Hukum atas Merek Tidak Senonoh berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Published on October 28, 2019 Merek memiliki beberapa fungsi dalam perdagangan yaitu untuk menunjukan asal barang pada konsumen, sebagai pembeda produk, serta penjamin kualitas produk dan promosi. [1 Diskusi ini dibuka oleh Bapak Fathlurachman (Direktur Merek dan Indikasi Geografis, DJKI) yang dalam pidato pembukaannya menyampaikan mengenai urgensi pembentukan UU Merek dan Indikasi Geografis 2016 serta perbandingan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dengan UU Merek dan Indikasi Geografis 2016. Serta dalam diskusi ini juga membahas mengenai ketentuan-ketentuan terbaru yang tertuang dalam UU.

UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ..

Bahkan di tahun 2016, pemerintah kembali merilis Undang-Undang No. 2o tahun 2016 tentang Merek (UU Merek 2016) menggantikan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 (UU Merek 2001). Kehadiran UU Merek 2016 adalah untuk menyempurnakan perlindungan kepada pemilik Merek dan juga memberikan penyesuaian terhadap perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia Itulah yang dapat kami bagikan terkait prosedur pendaftaran merek menurut uu no 20 tahun 2016. Admin dari blog Daftar Ini 2019 juga mengumpulkan gambar-gambar lainnya terkait prosedur pendaftaran merek menurut uu no 20 tahun 2016 dibawah ini Suatu Merek diatur di dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian, suatu Merek didefinisikan sebagai berikut : Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016

Terhitung sejak tanggal 25 November 2016 telah diundangkan Undang-Undang no 20 tahun 2016 tentang Merek, yang mana terdapat perbedaan tentang Pengumuman Merek dengan Undang-Undang no 15 tahun 2001 tentang Merek sbb.: Berdasarkan UU no 15 th 2001, Pengumuman Merek dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan substantif dan permohonan merek disetujui UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Mencabut : UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek PEMILIK MEREK TERKENAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014). Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Pengertian Merek Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; Cara Mematenkan Merek Dagang; Perbedaan Merek, Paten, Hak Cipta dan Desain Industri; Setelah membacanya kembali sebenarnya anda tidak perlu lagi dijelaskan bagaimana prosedur pendaftaran hak merek Event Harvest Moon Back To Nature Tahun Ke 2; Uu No 15 Tahun 2001 Tentang Merek; Pee Wee Gaskins Selamat Ulang Tahun Mp3; Keputusan Menteri Perhubungan No 55 Tahun 2002; Uu No 33 Dan 34 Tahun 1964; Kado Ultah Anak Laki Umur 1 Tahun; Kisi Kisi Un Smp Tahun 2015 2016; Daftar Pustaka Uu No 20 Tahun 2003; Harga Kue Ulang Tahun Di Mirota Baker

Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek; Selain ketiga undang-undang tersebut di atas, undang-undang HAKI yang menyangkut ke-7 HAKI antara lain: 1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 2) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. 3) Undang-undang No. 15 Tahun 2001. Namun sejak 2016, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 UU Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek. Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Jenis Produk Hukum. Undang-undang. Nomor. 20. Tahun. 2016. Tanggal Upload. Rabu, 30 Mei 2018. Deskripsi Singkat. Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Status Akhir. Berlaku. Diunduh Sebanyak. 3119 kali. Unduh File

Ini Perbedaan UU Merek yang Lama dan UU Merek yang Baru

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016

Ketentuan Umum Merek. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU No. 15/2001) mendefinisikan merek sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan. Merek adalah salah satu hal penting bagi sebuah produk usaha yang anda miliki. Bahkan, di Indonesia sendiri terdapat aturan yang mengatur tentang merek tersebut. Hal tersebut dapat anda temui pada UU No. 20 Tahun 2016 yakni tentang Merek dan Indikasi Geografis

Apakah Merek Terdaftar Yang Tidak Digunakan Secara

  1. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG HAK MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo) Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Oleh: HERDIN RAKHMAT SEPTIANTO C100132003 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKU
  2. Sedangkan Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek di dalam undang-undang Merek dan terbaru yaitu UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diatur di dalam Pasal 21 ayat (3) yang berbunyi : Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik
  3. Presiden Joko Widodo mengundangkan UU no. 13 tahun 2016 tentang Paten, menggantikan UU no. 14 tahun 2001 tentang Paten; serta UU no. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menggantikan UU no 15 tahun 2001 tentang Merek
  4. Hingga saat ini undang-undang merek mengalami perubahan yaitu dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, dimana peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, pelindungan konsumen
  5. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. UU no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagan
  6. Analisis Disharmonisasi Norma Pada Pasal Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam melakukan suatu penelitian hukum normatif, salah satu hal yang biasanya diteliti adalah permasalah mengenai disharmonisasi norma

Pada tanggal 25 November 2016, UU merek yang baru disahkan dan diundangkan melalui UU No.20 Tahun 2016. A da beberapa perbedaan terkait undang-undang merek yang baru dengan yang lama. Perbedaan tersebut di antaranya: 19. No UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek UU Merek dan Indikasi Geografis. 1 Hanya berhubungan dengan merek konvensiona Alur Proses Permohonan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraa

2 Merek UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan 3 Indikasi Geografis Indikasi Geografis 4 Desain Industri UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 5 Desain Tata Letak Sirkit Terpadu UU No. 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkit Terpadu 6 Rahasia Dagang UU 30/2000 tentang Rahasia Dagang 7 Paten UU 13 Tahun 2016 tentang Pate Merek (UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis) Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Indonesia Tahun 2016 Nomor 565) sebagaimana telah jenis dan/atau merek yang sama sesuai kebutuhan uji laboratorium. 22. Menteri adalah menteri yang menyelenggaraka Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indonesia mengalami banyak perubahan dalam Undang-Undang mengenai Hak Cipta

pendaftaran merek internasional

Di Indonesia perlindungan diatur dalam UU No. 15/2001 tentang Merek. [4] Sejarah perlindungan diawali dengan disepakatinya Agreement for The Protection of Appelation of Origin and the International Registration yang diadakan di Lisbon pada tanggal 31 Oktober 1958 KEDUDUKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK JUJUR. The Government in the published Act No. 20 Year 2016 about Brands And Geographical Indications one of which had the purpose of providing legal certainty for the community, in the event of a violation-a violation of the. · Untuk menyelaraskan dengan Persetujuan TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) pemerintah Indonesia mengesahkan UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No 15 tahun 2001 tentang Merek, Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, disahkan UU No.19 Tahun 2002 tentang. Permendikbud no 20 Tahun 2016 berisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Permendikbud ini serta lampirannya digunakan sebagai acuan utama untuk pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar.

Merek Terkenal, Perbandingan UU Merek Lama dan Baru

  1. 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 2. Penjelasan UU RI No 28 Tahun 2014 3. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Penjelasan UU RI No 13 tahun 2016 5. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 6. Penjelasan UU RI No 20 Tahun 2016
  2. Pada kenyataanya di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran terhadap merek. Factor-faktor yang menyebbakan tidak efektifnya Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah factor hokum dan undang-undang, penegak hokum , sarana dan prasarana, budaya serta kesadaran masyarakat akan hokum
  3. Ketentuan Hukum Merek dan Indikasi Geografis telah mengalami perubahan yang cukup signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (25 November 2016), serta diberlakukannya ketentuan pelaksanaannya tentang Pendaftaran Merek yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 (30 januari 2017)
  4. HAK MEREK A. Pengaturan, Pengertian,Jenis Hak Merek Hak Merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, yang sebelumnya diatur dalam No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, No. 19 Tahun 1992 tentang Merek yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Terhadap UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek
  5. Abstract. Merek Suara merupakan jenis merek yang baru mendapatkan perlindungan di Indonesia melalui UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun aturan tersebut belum menjelaskan secara jelas dan komprehensif mengenai pendaftaran merek suara, seperti apa saja batasan atau kriteria ataupun unsur-unsur suara yang dapat didaftarkan sebagai merek, dengan keterbatasan pengaturan.
  6. Nomor/Tahun: 20/2016: Tanggal Unggah: Jumat, 09 Desember 2016: Tanggal Pengundangan: Kamis, 01 Desember 2016: Tanggal Penetapan: Senin, 07 November 2016: Tempat Penetapan-Urusan Pemerintah-Bidang Hukum-Tempat Penetapan-Bahasa: Indonesia: Nama Pengarang-Tipe Pengarang-Jenis Pengarang-Diunduh Sebanyak: 39887 kali: Status: Berlaku: Detai
  7. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional
Info Terbaru - Directorate General of Intellectual Property

Pengertian Hak Merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Menurut UU No.15 Tahun 2001) Merek dapat dibedakan dalam beberapa macam, antara lain Minggu, 11 Sep 2016 16:19 WIB. 0 komentar. Aturan itu tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Peusahaan dan Merek Perniagaan. Pasal itu berbunyi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC Baru) diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2014, yang mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU HC Lama).UU HC Baru berlaku sejak tanggal 16 Oktober 2014. UU HC Baru mengatur beberapa ketentuan yang cenderung lebih kompleks bila dibandingkan dengan UU HC Lama • Pasal 35 UU No 20/ 2016 jangka waktu perlindungan merek terdaftar di Indonesia adalah 10 tahun dan berlaku surut (retroaktif) sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek. Apabila jangka waktu habis, Pemilik Merek diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan perpanjangan pengajuan merek untuk jangka waktu yang sama jika memenuhi syarat

Tidak sama dengan merek-merek yang telah ada sebelumnya (Pasal 21 (1) UU No. 20 Tahun 2016). Tidak merupakan milik umum (istilah yang dikenal luas), (Pasal 20 ( f) UU No. 20 Tahun 2016). Bukan hanya suatu keterangan atau yang telah berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya Seminar ini diadakan dengan tujuan masyarakat mengetahui mengenai perubahan Undang Undang merek dari UU no. 15 Tahun 2001 menjadi UU no 20 Tahun 2016, mengetahui mengenai pentingnya perlindungan atas merek melalui pendaftaran dan pendaftaran yang saat ini bisa dilakukan secara online melalui konsultan HKI atau lembaga yang mendapat ijin, serta. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN RI Tahun 2016 No. 252. Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization, 1883

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tida INDONESIA: Merek yang didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus memenuhi ketentuan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut aturan tersebut, bahwa salah satu merek yang pendaftarannya ditolak yaitu peniruan terhadap merek yang sudah terkenal, seperti pada kasus Pierre Cardin yang diputuskan. NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerinta

UU Paten

Dua beleid tersebut adalah UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten dan UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis masih diperkenalkan kepada akademisi, konsultan kekayaan intelektual maupun perwakilan pemerintah membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Tiruan Yang Menggunakan Merek Terkenal Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Di Kota Medan) 0. 0. 10. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK A. Defenisi Merek - Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Tiruan yang Menggunakan Merek Terkenal BerdasarkanUU No. 15. Pejabat Ditjen Kekayaan Intelektual beserta jajaranya mendatangi Ditjen Peraturan Perundang-undangan atas undangan dari Direktorat Pengundangan,Penerjemahan dan Publikasi (Dit PPP) untuk membahas penerjemahan Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah

OPINI: Undang-Undang Merek No

  1. Perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund Dan Bank For Reconstruction And Development (L.N. Tahun 1966, No. 36: 1: 1967: Penanaman Modal Asing (tidak berlaku lagi) >> Digantikan oleh UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Moda
  2. adanya dana Bantuan Operasional Sekolah afirmasi (BOS Afirmasi) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (BOS Kinerja). Bantuan operasional sekolah afirmasi sebesar Rp 2.085.090.000.000,00 (dua triliun delapan puluh lima miliar sembilan puluh juta rupiah), sedangkan bantuan operasional sekolah kinerja sebesar Rp2. 143.209.120.000,00.
  3. istratif Memenuhi kelengkapan Ditarik Kembali persyaratan ad
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Pasal 56-60) PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek & Indikasi Geografis (Pasal 53-71, 101-103 ) DASAR HUKU
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografi D. Manfaat Penulisan Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah : 1. Manfaat teoritis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat da
  6. 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persatuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembara

Secara teknis, Undang-Undang (UU) No 13 Tahun 2016 Tentang Paten adalah UU yang baru menggantikan Undang-Undang No 14 Tahun 2001. Karena substansi di dalam UU No 13 lebih dari 50 persen berubah, demikian dikatakan Kepala Bagian Hukum, Biro Hukum, Kerjasama dan Humas BPPT, Poetro Prakoso saat membuka acara Sosialisasi Kekayaan Intelektual (KI) Tentang UU Paten No 13 Tahun 2016 di PUSPITEK. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan,standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merek 1992. Akhir tahun 2000, disahkan tiga UU baru dibidang kekayaan intelektual yaitu: (1) UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 1. Pengaturan tentang Merek yang mencakup revisi UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek: a. Dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat - khususnya pemohon Merek. b. Memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi - dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia masa mendatang. 2 uu merek no 20 tahun 2016. 22 Dec. The Government of Indonesia has been released the new Trademark and Geographical Indication Law No. 20. This new Law has become effective on November 25, 2016. The stated purpose of the Law is to improve the administration of the Indonesian Intellectual Property system by simplifying and streamlining laws.

(PDF) UU no 20 tahun 2016 tentang Merek Jeremy Jordan

tindakan hukum terhadap kepemilikan situs porno di internet menurut uu no.44 tahun 2008 tentang pornografi (studi kasus di polresta malang). analisis yuridis normatif penentuan yurisdiksi dalam penyidikan tindak pidana menurut undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Undang Undang RI No 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran. Rp 25.000. Jakarta Barat AGAM BOOKSTORE (1) Tambah ke Wishlist. Penegakan Hukum Pelanggaran Merek Berdasarkan Undang Undang Merek 2016. Rp 144.000. Jakarta Utara Toko Joyuan. Tambah ke Wishlist. BUKU UNDANG UNDANG KEJAKSAAN UU RI NO.16 TAHUN 2004 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis: Download Diunduh 3129 kali : 26: 2016: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak: Download Diunduh 159 kali : 27: 2017: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan UU NO 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia Disampaikan dalam: Sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Hotel Intercontinental Bandung, Senin 21 November 2016 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI OLEH R A Z I L

(Pdf) Kesiapan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. beberapa point aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut ini:. Bab II Asas dan Tujuan Pasal 2 mengatur bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan berwawasan lingkungan Undang Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Posted by victory on October 20, 2017 with 0 Comment. Undang Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.64 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek Regulation of the Minister of Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indication UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Alvio Ardianto Wicaksono, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, Pelaksanaan Perlindungan. Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing-Off) Dalam Penamaan Merek Di Indonesia, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Merek Yang Tidak Bisa Didaftar Berdasarkan UU No

  1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992, disempurnakan lagi dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997. Penyempurnaan undang-undang terus dilakukan, hingga sekarang diberlakukan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4131), yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001
  2. 2016. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 20, LN.2016/NO.43, LL SETNEG : 17 HLM. Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Pasal 20 Permohonan Vitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sekaligus dapat dijadikan permohonan Itas
  4. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasa
  5. Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan; Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 3 Tahun 1951 tentang Pemyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluru
  6. menetapkan pengaturan mengenai perlindungan varietas tanaman dalam suatu undang-undang. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 198
  7. ar Nasional Membedah Undang-Undang Baru No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Undang-Undang Baru No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Tanggal: 22 Februari 2017 Tempat: Balai Kartini, Ruang Rafflesia Lantai Dasar, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 37, Jakarta Selatan Harga tiket masuk
Hadapi 'Putusan Banci', Fajar Gora: "Kami Akan KasasiPATEN MEREK - hakPerlindungan Hukum di Indonesia atas Tindakan CybersquattingPagelaran Wayang Kulit Dalam Rangka Diseminasi KekayaanProsedur/Diagram Alir Permohonan Hak Cipta - Direktorat
  • Jenis baja.
  • Aries vs capricorn.
  • Petinju indonesia 2017.
  • Obat batuk disertai sesak nafas untuk anak.
  • Gerakan janin 25 minggu.
  • Manfaat buah apel pdf.
  • Ukuran janin 4 minggu.
  • Cara membagi satu kertas menjadi 4 halaman.
  • Kereta sembrani vs argo bromo.
  • Sejarah musik kontemporer wikipedia.
  • Ginseng untuk penderita diabetes.
  • Ciri ciri kusta sudah sembuh.
  • Formulir paspor online.
  • Gambar senjata tradisional.
  • Tingkat organisasi kehidupan biosfer.
  • Kapal induk rusia tercanggih.
  • Hargapasang gigi palsu.
  • Aktivitas dan perubahan dalam bidang pendidikan.
  • Harga mobil hyundai avega 2005.
  • Cara mengunci instagram di iphone.
  • Cara mengetahui berat badan sudah turun.
  • Contoh soal tentang perkawinan campuran.
  • Macam macam karang lunak.
  • Bibit bunga hydrangea.
  • Download drama mr right ji chang wook.
  • Makalah gonore pada ibu hamil.
  • Sel bakteri bersifat prokariotik dan sel tumbuhan bersifat eukariotik jelaskan perbedaan keduanya.
  • Harga bekas lensa fix canon 50mm f1.8 stm.
  • Denah rumah kayu ukuran 8x12.
  • Harga helm kyt vendetta 2 special edition.
  • Ciri ciri pohon kelapa hijau.
  • Haruskah suntik rubella.
  • Wallpaper hitam polos.
  • Ciri ciri kutil akan sembuh.
  • Cara mengambil status di whatsapp.
  • Jual gitar custom solo.
  • Kompatibilitas aquarius dan cancer.
  • Wiring ct.
  • Iphone 6 spec.
  • Terusan nikaragua.
  • Harga tiket masuk museum zoologi bogor.